Waspada Selalu Potensi Bencana Alam di Jateng, Dulur

oleh
Memberikan bantuan air bersih untuk warga Sragen
Memberikan bantuan air bersih untuk warga Sragen

MUSIM Hujan sudah datang kembali, sehingga kewaspadaan terhadap potensi bencana alam di Provinsi Jawa Tengah harus diitngkatkan, baik oleh Pemerintah maupun masyarakat sendiri. Kita memahami bahwa Jateng adalah supermarket bencana, karena keseringan bencana yang terjadi di Jateng, terutama bencana alam banjir dan tanah longsor.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menetapkan 76 zona merah kawasan bencana. Data Dinas PU SDA dan Taru Jateng mencatat, 32 kabupaten/ kota masuk rawan bencana. Kecuali, Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, dan Kota Tegal. Dari puluhan daerah itu, 1.719 desa di 334 kecamatan berstatus rawan banjir dan 1.594 desa berstatus rawan longsor.

Ada beberapa titik krusial yang selalu menjadi langganan banjir dan longsor. Namun, untuk mengatasi ada problem kewenangan. Sehingga tidak bisa langsung ditangani Pemprov Jateng. Padahal, di beberapa daerah ada beberapa titik krusial bencana yang ada hubungannya dengan obyek vital.

Pertama, bencana rob di Pantura, tepatnya di Kota Semarang. Sekali terjadi rob langsung menjadi perhatian banyak pihak sampai ke pusat.

Kedua, bencana yang biasa terjadi di wilayah selatan sekitar Kroya. Kalau masuk Cilacap dan Purbalingga ada sungai yang limpahan airnya sering masuk ke jalan nasional saat hujan. Semua persoalan itu, selain kesadaran masyarakat yang utama, juga menyangkut regulasi. Diharapkan harus segera ada penyelesaian, sehingga persoalan bencana dapat segera ditangani secepatnya.

Pahami anomali cuaca

Memasuki musim hujan pada bulan November ini, masyarakat harus memahami adanya anomali cuaca. Yang pertama, masyarakat harus memahami karakteristik curah hujan, masyarakat harus memahami tentang cara penyelamatan diri terhadap bencana alam.

Perlu diketahui, bahwa hujan tersebut adalah karena siklus hidrologi yang tidak pernah berubah. Misalnya, dalam satu tahun itu, nominalnya itu tidak berubah banyak. Jika dulu, waktu kita kecil, ada bulan pasti musim hujan tiba, yakni bulan September hingga April atau sekitar delapan bulan. Namun saat ini, karena adanya pemanasan global (Global Warming), hujan itu semakin pendek, lari ke bulan Oktober sampai bulan Januari.

Adanya anomali cuaca ini sesuai dengan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Semarang yang menyebutkan puncak musim hujan terjadi pada Januari 2018. Pada November ini, seluruh Jateng sudah masuk awal penghujan. Namun, jika dibanding tahun lalu, pada 2017 ini curah hujan masih lebih rendah.

Adanya pemangkasan waktu hujan karena Global Warming ini mengakibatkan jumlah air yang turun ke bumi sama dengan kondisi saat musim hujan bulan stabil, cenderung mengakibatkan curah hujan menjadi ekstrem. Akhirnya,hal ini menjadi penyebab timbulnya bencana alam. Ini yang pertama yang harus dipahami.

Dalam kondisi tersebut, terutama di Jateng, alur hujan di Jateng bergerak dari Jateng barat-selatan, yakni Karesidenan Banyumas, menuju ke Purworejo, ke Banjarnegara, kemudian bergerak ke tengah, seperti di Temanggung, Semarang, Demak. Dari sini, kemudian curah hujan menuju ke pantura wilayah barat, seperti Brebes, Tegal, Pemalang dan Pekalongan dan kemudian bergerak ke arah solo raya dan kemudian berakhir di Pati.

Dalam kondisi ini, masyarakat sesungguhnya harus mulai mengetahui, bahwa jika di wilayah selatan sudah terjadi masuk hujan sangat deras, ternyata di wilayah solo Raya masih hujan pertama, bahkan masih ada daerah yang belum terdampak hujan.

Dari sini bisa kita memahami bahwa di Jateng, daerah yang paling rawan terjadi bencana adalah Banjarnegara, Wonosobo dan Magelang untuk bencana tanah longsor. Sementara di sisi lain, daerah seperti Juwana, Pati, Kudus, Semarang, Demak yang berada di daerah cekungan menjadi daerah yang rawan banjir. Dari kesimpulan ini, makanya kemudian masyarakat yang tinggal di daerah atas, rawan longsor tersebut harus waspada selalu. Juga di daerah yang terjadi anomali cuaca, harus mewaspadai bahaya banjir, terutama di Pati, Kudus, Demak dan Kota Semarang.

Pemahaman terhadap perilaku bencana

Menurut salah satu penelitian dari Jepang, dalam konteks pemahaman terhadap kebencanaan berasal dari diri sendiri, yakni 35 persen. Kemudian 25 persen dari keluarga, 25 persen dari masyarakat dan sisanya, 5 persen adalah dari pemerintah dan lembaga kemanusiaan.

Sehingga, berdasarkan penelitian ini, maka kunci utama dari Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah aspek pemahaman, yakni masyarakat. Aspek ini adalah agar warga masyarakat tetap hidup aman, nyaman selamat dari bencana walau berdampingan dengan ancaman (living in harmony with disaster).

Dalam konteks kebencanaan, masyarakat harus terus di edukasi. Tapi memang ini bukan perkara sederhana, kita mencontohkan kalau di daerah yang rawan bencana di Gunung Merapi dan Gunung Merbabu terjadi bencana, masyarakat, uatamanya di Kabupaten Klaten, Boyolali dan Magelang sadar dan kadang ‘nagih’ Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat untuk diedukasi kebencanaan.

Lain halnya ketika sudah ada di Banyumas, Banjarnegara, Karanganyar yang juga masuk titik-titik bencana longsor, mereka cenderung menghindar ketika akan diedukasi tentang kebencanaan. Mereka beranggapan bahwa “saya disini sudah lama dan tidak apa-apa, kenapa pemerintah itu rewel.”

Dari peringatan pemerintah yang rutin itu saja, mereka tidak mau di relokasi. Akibatnya, seringnya pemerintah itu terlambat mengantisipasi bencana, karena bencana sudah terjadi, pemerintah hadir atas nama BPBD, itu kan pada akhirnya hanya bisa menyelamatkan lima persen.

Buat simpul relawan hingga peka tanda alam

Dengan kondisi semcam itu, pola pendekatan ini harus diubah dalam skala penanganan bencana. Harusnya, Edukasi penyadaran masyarakat, early warning sistem, bahkan membuat simpul-simpul relawan sampai di tingkat yang paling kecil, utamanya di daerah yang di indikasi rawan bencana alam.

Sementara, untuk masyarakat, harus jeli tentang tanda-tanda alam, masyarakat harus jeli, jangan terlalu berharap kepada pemerintah. Karena  80 persen penyelamatan bencana itu di masyarakat sendiri, masyarakat harus peka terhadap tanda alam.

Contohnya, jika berada di daerah yang perbedaan kandungan air, antara musim kemarau dan hujan itu ekstrim, daerah tersebut cenderung rawan longsor. Dengan kondisi tersebut, masyarakat jangan menanam pohon besar. Atau jika ada masyarakat yang berad di bantaran sungai, biasanya sungai menjadi keruh dan sampah hanyut di sungai, lalu menemui fenomena saat masa hujan deras tiba-tiba sungai menjadi jernih, harus peka karena bisa jadi ada penyumbatan sungai.

Intinya harus peka terhadap tanda alam.

Tentang Penulis: Mas Hadi

Gambar Gravatar
Catatan harian perjalanan, pekerjaan, inspirasi dan semuanya. Juga tentang cinta. Selamat menikmati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *