SEMARANG – Gerakan Pembangunan 1000 embung di Jawa Tengah yang dicanangkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sampai saat ini masih masih belum mencapai 50 persen. Model pembangunannya pun terpaksa dilakukan multi years karena anggaran yang digelontorkan masih kurang.
“Pembangunan beberapa embung di Jateng terpaksa multiyears karena anggaran kurang, tapi menurut saya sebenarnya embung belum dianggap prioritas,”kata Wakil Ketua Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng, Hadi Santoso, Selasa (13/12/2016) di Semarang.
Sebagai informasi, pada tahun 2015 Pemprov Jateng baru bisa bangun 25 embung yang tersebar di 35 kabupaten/ kota. Kemudian sudah ada 35 embung yang didesain dan siap dikonstruksi. Di tahun 2016 Jateng punya rencana 52 desain embung dan 50 konstruksi embung, namun juga belum mencapai target tersebut.
“Secara substansi, pembangunan tersebut dibuat pada tahun jamak, tapi secara administrasi pembangunan bertahap. Kontak selesai tahun depan lelang baru penyelesaiannya, padahal lebih efisien jika satu selesai baru tambah kuantitas,”ungkap legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng itu.
Rencananya, pada tahun 2017-2018 Pemprov merencanakan membangun 75 embung. Jika dijumlahkan belum ada separohnya. Maka masalah embung ini harus jadi perhatian khusus.
“Memang, terealisasinya pembangunan 1000 embung dan sejumlah waduk besar di Jawa Tengah sangat penting untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan. Sebab, tanpa ketersediaan air ketahanan dan kedaulatan pangan akan sulit terwujud, tapi ya itu, harusnya diselesaikan satu demi satu,”tandasnya lagi.
Hadi melanjutkan, mengenai program 1.000 embung, sampai 2016 ini baru terbangun 58 embung dari target 85. Bahkan, 23 titik pembangunan embung di rasionalisasi dan ditunda pelaksanaannya.
“Sampai 2018, ditarget ada penambahan 125 embung lagi. Bagi yang ada tanah negara yang siap, monggo diajukan. Kunci kemanfaatan embung semacam itu adalah Kerja sama pemanfaatan dengan perkumpulan petani pemakai air (P3A) setempat,” pungkasnya.
