SEMARANG– DPRD Jawa Tengah pesimis target Pemprov melakukan pembebasan lahan tol milik masyarakat pada bulan ini tercapai. Sebab, sampai saat ini masih banyak lahan yang belum dibebaskan dan banyak masalah di lapangan. Meski begitu, dewan tetap mendorong proses pembebasan bisa dipercepat.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, Hadi Santoso mengatakan, selama ini proses pembebasan lahan yang terkena suatu proyek pembangunan di Jateng selalu molor. Banyak faktor dan perlu memperhatikan aspek sosial selain pembangunan fisik.
“Ditarget jelas bagus karena itu sebagai batasan waktu. Tapi yang harus dilakukan adalah action di lapangan,” ujarnya, kemarin.
Untuk pembebasan lahan proyek jalan tol harus melalui berbagai tahapan yang harus dilalui. Seperti pembentukan appraisal dan sosialisasi yang membutuhkan waktu tidak sebentar.
Seperti proyek pembangunan tol Batang-Semarang atau Semarang-Demak misalnya. “Pemprov menarget pembangunan rampung 2018, tapi sampai saat ini banyak warga yang belum mengetahui proyek pembangunan itu,” tambahnya.
Politisi PKS ini mencontohkan proses pembangunan Waduk Pidekso di Kabupaten Wonogiri. Ia sudah bertahun-tahun melakukan pendampingan dan sampai saat ini ini pembebasan lahannya belum selesai. Padahal jika mau jujur, anggaran sudah ada tinggal bagaimana proges di lapangan.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng, Sri Puryono optimis pembebasan lahan semua proyek jalan tol di Jateng ditarget selesai pada Agustus 2016. Terutama ruas-ruas prioritas seperti jalan tol Brebes Timur-Pemalang, Pemalang-Batang, dan Semarang-Solo.
Pembebasan lahan proyek jalan tol yang belum selesai hingga saat ini adalah ruas Brebes Timur-Tegal Timur, Tegal Timur-Pemalang-Pekalongan, Pekalongan-Batang, Batang-Semarang, Bawen-Salatiga, Salatiga-Boyolali, Boyolali-Kartosuro-Boyolali-Karanganyar, Karanganyar-Sragen, dan Sragen-Mantingan.
Pemprov bahkan sudah mengintruksikan pemerintah kabupaten/kota yang dilintasi proyek pembangunan jalan tol agar segera menyelesaikan pembebasan lahan apapun kendalanya.
“Kendala utama dalam pembangunan jalan tol itu rata-rata adalah masalah pembebasan lahan. Selain lahan warga juga ada tanah Perhutani atau milik kas desa sehingga memerlukan proses yang cukup panjang,”katanya.
