SEMARANG – Pengembangan dan pengelolaan arus mudik tidak hanya dilakukan di asal pemberangkatan, namun perlu hingga ke daerah. Selama ini pengelolaan transportasi umum di daerah sudah 10 tahun lebih dibenahi, namun tak satupun yang hasilnya mampu menyamankan pengguna.
Mengevaluasi mudik lebaran lalu, Wakil Ketua Komisi D DPRD Jateng Hadi Santoso mencontohkan program bus transit yakni BRT di daerah-daerah, belum mampu mengatasi kemacetan.
“Ini salah satu alasan pemudik bawa kendaraan pribadi, karena tidak tersedia transportasi umum yang baik di daerahnya, mau kemana-mana kan sulit. Inilah pentingnya transportasi di hilir, tentunya mempengaruhi macet mudik juga,” jelasnya, Kamis (14/7/2016).
Hadi melanjutkan, jika kepala daerah tidak peduli terhadap transportasi umum, maka perlu peran pemerintah pusat untuk mengambil alih. Dari data yang dimilikinya, sekitar 95% lebih kepala daerah kurang memprioritaskan penataan transportasi umum. Hal ini dapat terlihat dari APBD yang dialokasikan ke Dinas perhubungan.
“Rata rata kurang dari 1% alokasi ke dishub, tercatat hanya pemda Kota Surakarta yang di atas 3%,” pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
