Rencana Induk Kepariwisataan Jateng Diprioritaskan

oleh

PEMBAHASAN mengenai Rencana Induk Pengelolaan Kepariwisataan (RIPK) se-Jawa Tengah pada masa sidang pertama Januari hingga April 2012 akan diprioritaskan Komisi B DPRD Jateng untuk memantapkan pola pariwisata menjelang Visit Jateng 2013.

Ketua Komisi B DPRD Jateng, M Wasiman mengungkapkan, sebelumnya peraturan daerah (perda) tentang pramuwisata sudah disahkan, sehingga dengan pembahasan mengenai RIPK diharapkan bisa menyinergikan berbagai strategi untuk mendongrak kunjungan wisatawan.

”Sebenarnya ada beberapa yang akan kita bahas seperti pengelolaan pelabuhan perikanan pantai, tapi kami prioritaskan rencana induk kepariwisataan dulu yang akan kami bahas pada masa sidang pertama awal tahun nanti,” jelas Wasiman, kemarin.

Menurut dia, latar belakang pembenahan pola pariwisata tersebut karena langkah yang dilakukan sebelumnya terkait perkembangan pariwisata dirasakan sangat statis. Upaya yang sudah berjalan selama ini belum terintegrasi dengan acuan yang jelas.

Selain memiliki arahan untuk perlindungan cagar budaya, tentu saja untuk menggairahkan dinamika kepariwisataan di berbagai objek wisata yang selama ini kurang tergarap optimal.
”Drafnya sudah kami buat tapi perlu penyempurnaan dalam pembahasan nanti, yang jelas dengan acuan aturan ini stakeholder terkait diharapkan bisa membuat program kepariwisataan yang menarik lebih greget,” ujar Wasiman.

Berpeluang

Anggota Komisi B DPRD Jateng Hadi Santoso menambahkan, aturan itu akan sangat penting agar destinasi dan wisata budaya bisa terkelola dengan baik. ”Jateng sebenarnya berpeluang menjadi kiblat wisata warisan budaya dunia ada empat lokasi seperti Borobudur, rumah purba Sangiran, Prambanan, Keraton Surakarta ditambah dua warisan yakni batik dan keris tetapi belum dikemas secara baik dan optimal.”

Menurut Hadi, hal yang harus diatur mencakup gambaran potensi, permasalahan, isu strategis terkait pengembangan pariwisata, konsep pengembangan pariwisata, arah kebijakan dan strategi kepariwisataan, konsep pengembangan pariwisata, pengembangan pasar dan pemasaran serta SDM dan kelembagaan pariwisata.

”Harus juga bermanfaat bagi masyarakat. Borobudur misalnya sampai saat ini belum mampu memberi kontribusi kenaikan ekonomi sama sekali bagi masyarakat Kecamatan Borobudur, karena sampai saat ini mereka kecamatan termiskin nomor empat dari bawah di Kabupaten Magelang,” terangnya.

Sementara itu, aturan tentang pengelolaan pelabuhan perikanan pantai juga belum maksimal, sehingga diperlukan sebuah terobosan agar bisa membantu pengamanan hasil tangkapan termasuk menjamin harga ikan yang layak bagi nelayan.

Ia menuturkan, sudah ada sejumlah pelabuhan perikanan besar yang dibangun mulai dari Juwana, Rembang, Tegal hingga Pekalongan namun fungsinya masih belum bisa optimal bahkan beberapa di antaranya mangkrak.
”Dari komisi B ingin melakukan pembenahan pelabuhan perairan yang sudah ada tapi pengelolaannya tidak optimal sehingga harus dikaji ulang. Tidak hanya mengamankan hasil tangkapan, tetapi juga menjaga lingkungan serta harga layak bagi nelayan.”(Modesta Fiska, Royce Wijaya-53)
Harian Suara Merdeka

Tentang Penulis: Mas Hadi

Gambar Gravatar
Catatan harian perjalanan, pekerjaan, inspirasi dan semuanya. Juga tentang cinta. Selamat menikmati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *