Semarang, CyberNews. Sebanyak 5.820 atau 22,8 persen dari total 25.499 koperasi di Provinsi Jateng sudah non aktif atau tak beroperasi. Banyaknya koperasi yang tidak aktif tersebut menunjukan pengelolaan manajemennya belum bisa dioptimalkan. Padahal, sektor koperasi ini potensial untuk bisa meningkatkan perekonomian masyarakat.
Anggota Komisi B DPRD Jateng Hadi Santoso mengatakan, pembenahan manajemen maupun regulasi perlu dilaksanakan untuk bisa mempertahankan eksistensi koperasi.
Pascareformasi, peranan koperasi lambat laun memang dirasakan telah tergantikan oleh bank konvensional. “Banyak koperasi yang kini tinggal nama dan dinyatakan tak aktif. Ini merupakan indikasi pengelolaan perkoperasian belum bisa optimal,” katan politisi PKS yang baru kurang lebih satu bulan dilantik menjadi anggota DPRD Jateng tersebut.
Diakuinya, banyak koperasi yang hanya sekadar label. Dalam prakteknya, koperasi mutlak mengekor perbankan.
Menurut dia, azas kekeluargaan yang semestinya menjadi ruh koperasi kini seringkali ditinggalkan. Sektor koperasi ini memang potensial menggerakan pertumbuhan perekonomian.
Berdasarkan laporan yang masuk Komisi B pada awal tahun 2011, tercatat sudah ada 55.178 tenaga kerja terekrut dalam sektor perkoperasian. Adapun, jumlah masyarakat yang terhimpun dalam kelembagaan koperasi kini ada 4.531.293. Bahkan, transaksi atau perputaran uang di sektor koperasi telah mencapai angka Rp 15,98 triliun.
“Sumbangsih yang diberikan koperasi di Jateng ini memang cukup besar. Aspek pembinaan dan pengawasan koperasi harus menjadi fokus perhatian,” ungkapnya.
( Royce Wijaya / CN32 / JBSM )
Sumber: Suara Merdeka CyberNews
