Profil Hadi Santoso

oleh Sebar Tweet

KONDISI infrastuktur di Jawa Tengah yang belum maksimal dalam pembangunan dan pemeliharaannya membuat prihatin pria kurus dari Desa Ngancar, Kecamatan Giriwoyo, Kabupaten Wonogiri ini. Betapa tidak, seiring jargon ‘Jateng Gayeng’ yang terus digelorakan, namun disisi lain, banyak infrastuktur yang masih pemprihatinkan. Dirinya pun bertekad, dengan semampunya di Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jateng, bisa mewujudkan Jateng Gayeng dengan jalan mulus serta infrastuktur yang bagus.

Alhasil, perjalanan sekitar 3,5 tahun menjadi legislator, mimpi itu pelan-pelan mulai terwujudu. Berkat aspirasi yang terus disampaikan oleh dirinya, kini hampir semua jalan di daerah pemilihannya, di Wonogiri, Sragen dan Karanganyar lebih mulus dibanding sebelumnya. Hal ini tak lepas dari jerih payahnya untuk mewujudkan mimpinya tersebut, Jateng Gayeng dengan jalan mulus. Sebagai contoh, jalur utama Wonogiri-Ponorogo atau Wonogiri-Pacitan kini lebih halus, lebih lebar dan tentunya menjadi lebih nyaman. Tentu hal ini tak lepas dari peran legislator yang dijalaninya.

Namanya adalah Hadi Santoso. Pria yang merupakan mantan Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Diponegoro (Undip) ini dikenal memang menjadi salah satu wakil rakyat di Jateng yang disegani birokrasi dan berbagaikarena sifat kritisnya. Oleh koleganya sesama anggota DPRD ia dihormati karena bersih dan anti korupsi.

Beberapa usulan sebagai bagian dari komitmennya adalah usulan rancangan peraturan daerah tentang standarisasi jalan guna meningkatkan keamanan dan kenyamanan berkendara bagi masyarakat.“Kebijakan untuk menjamin kondisi jalan yang baik sangat diperlukan karena pembangunan jalan yang berstandar juga dapat meningkatkan daya saing daerah,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa kondisi jalan yang baik akan menjadi dasar koneksitas antardaerah yang pada akhirnya mampu meningkatkan daya saing daerah tersebut, sebaliknya kondisi jalan yang buruk akan menyebabkan hubungan dan daya saing antardaerah buruk. Menurut dia, saat ini tercatat 2.565,621 kilometer jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jateng.“Meskipun sebagian besar jalan provinsi kondisinya baik, masyarakat masih menginginkan kondisi jalan ditingkatkan agar angka kecelakaan di Jateng dapat ditekan,” ujarnya.

Berdasarkan data statistik, kata dia, jalan provinsi dengan kondisi baik sebesar 86,9 persen dalam kondisi baik, namun data tersebut masih bersifat “debatable” karena banyaknya keluhan masyarakat dan tingginya angka kecelakaan di Jateng.“Pembangunan jalan mutlak memerlukan standar yang tidak saja sekadar membangun kondisi jalan yang baik, namun juga terciptanya ‘safety riding,” katanya.

Hadi mengharapkan raperda tentang standarisasi jalan yang telah diusulkan tersebut memuat standarisasi tentang kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas jalan, persimpangan sebidang, fasilitas berputar balik, dan perlengkapan jalan.

Kritis namun Solutif

Pria yang suka bercanda ini dikenal suka mengkritisi kebijakan. Sebagai contoh, saat banyak tambang galian C tersebar di Jateng, dirinya banyak mengritisi hal tersebut. “Dari 1.372 lokasi penambangan yang terdeteksi di Jateng, belum ada 90 lokasi yang mengantongi izin dari Pemprov. Ini sangat miris. Banyak aktivitas penambangan tak sesuai aturan,” kala itu.

Meski kritis, namun politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut menjelaskan mestinya aktivitas penambangan dilakukan bila sudah mengantongi izin produksi, dan izin penambangan khusus dari Pemprov Jateng.

Yang membuat tambah miris, aktivitas penambangan berizin baru ada di 17 kabupaten/kota. Sedangkan di 18 kabupaten/kota lain belum ada satu pun aktivitas penambangan yang legal. Padahal di 18 kabupaten/kota tersebut juga menjamur aktivitas penambangan galian C.

Selain menolak tambang ilegal, Hadi pun meminta tidak merusak area Taman Nasional Geopark Gunungsewu dengan dalih pembangunan, baik industri semen maupun penambangan. Sebagai informasi, beberapa waktu belakangan ini muncul wacana pembangunan pabrik semen di Kecamatan Giriwoyo, penambangan di Gunung Wiyu, Desa Sejati Giriwoyo dan juga di Kecamatan Pracimantoro. “Hentikan penambangan di kawasan Kars di area GNN dan stop wacana pembangunan pabrik semen di kawasan Kars Gunung sewu,” ungkap

Walaupun sering bersikap kritis, pria yang hampir tiap pekan seringkali turun ke daerah pemilihan asalnya ini juga kerap menyuguhkan gagasan dan kinerja brilian di ranah infrastuktur di Jateng. Untuk masalah transportasi misalnya, Hadi menyoroti pengembangan dan pengelolaan transportasi  tidak hanya dilakukan di asal pemberangkatan, namun perlu hingga ke daerah.

“Selama ini, pengelolaan transportasi umum di daerah sudah 10 tahun lebih dibenahi, namun tak satupun yang hasilnya mampu menyamankan pengguna, bahkan beberapa diantaranya malah membahayakan, salah satunya kasus kecelakaan BRT di Semarang beberapa waktu lalu,”katanya.

Hadi menilai, ada beberapa analisa yang perlu dirembug bersama, tentunya terkait buruknya kinerja transportasi kita. Bisa jadi, kecelakaan BRT tersebut dikarenankan tidak layaknya kondisi kendaraan yang digunakan. Sehingga atas kondisi tersebut, pemeliharaan Armada menjadi sangat penting karena menyangkut keamanan penumpang. Armada yang tidak layak seharusnya tidak beroperasi. Untuk itu pemeliharaan dan pengecekan menjadi faktor penting.

“Keamanan adalah prioritas, maka kondisi kendaraan juga menjadi prioritas, maka management pemeliharaan armada juga perlu di tingkatkan dan dibenahi. Seharusnya, sebelum peristiwa yang membuat 40 orang luka-luka itu terjadi, jauh-jauh hari pengelola BRT harus memastikan kondisi armada BRT sebelum berorperasi. Untuk itu pengecekan terhadap armada harus dilakukan dengan sangat disiplin,”ujarnya.

Hadi menyebut bahwa perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap aspek manajemen pengelolaan BRT dan juga aspek teknis berupa perawatan, pemeliharaan termasuk uji KIR serta kontrol teknis lainya yg lebih ketat agar kejadian rem blong atau mesin bermasalah bisa diantisipasi dengan baik. “Karena angkutan masal memang harus memiliki kelayakan jalan yang lebih dibanding kendaraan pribadi karena menyangkut masal,”tegasnya.

Suka Seni Budaya Jawa, Terutama Wayang Kulit

Hadi Santoso mungkin satu diantara sedikit kalangan elit politik yang masih memegang tradisi budaya Jawa. Hal itu dikarenakan pria yang lahir di Wonogiri, 24 April 1980 lalu ini begitu menyukai seni budaya Jawa, terutama wayang kulit.

Menurut Hadi, wayang bukanlah budaya baru, karena sejak kecil, dirinya akrab dengan tokoh-tokoh dalam pewayangan.

“Kala itu, dari ujung tenggara Jawa Tengah, tepatnya di Desa Ngancar, Kecamatan Giriwoyo Wonogiri, 30 tahun yang lalu wayang selalu menjadi hiburan yang  saya tunggu-tunggu. Bukan hanya sabetan, suluk, jejer, limbukan, goro-goro, perang angkatan, atau perang puputan yang saya tunggu– tunggu, tapi sajian gendar pecel, mie ayam,  bakso, bahkan jajanan berupa mainan ikut membuat wayangan menjadi agenda yang menyenangkan,”kenangnya.

Hadi pun memiliki kenangan tersendiri dengan wayang,  saat berusia empat tahun Ayah Hadi Santoso sedang memperbaiki rumah,  setiap hari ada tukang bangunan yang datang.

Lik Surip, Mbah Marimin, Mbah Mul, Lik Nardi, Lik Sinur yang datang pagi selalu mampir di kelir saya berupa kain putih dan pelepah daun ketela yang saya ubah jadi wayang-wayangan, lengkap dengan daun pepaya sebagai Gunungan, dan yang menjadi kenangan sampai hari ini adalah pronounce yang muncul dari mulutku ketika mengikuti gamelan wayang ” nonden.. nonden.. nonden… de cang.. Je der..” dengan keras tak peragakan tiap pagi seolah menjadi gamelan lengkap mengiringi sarapan para tukang batu,”jelasnya.

Menurut Hadi, wayang selain tontonan banyak memberi inspirasi tuntunan konsep manunggaling kawulo lan gusti, sangkan paraning dumadi, wasana jati, wahyu suci, laku utomo terungkap dalam ulasan sang dalang. Keberadaan sosok yang kerap jadi simbol kehidupan menarik jika mau ditelisik,  sosok Pandawa yang merupakan pangeran kebaikan, sang Kresno tokoh pengarah dan pengatur strategi, sang Bodronoyo Semar sang pamomong, kurawa sang angkara murka, sengkuni sang pembisik licik, dan ribuan tokoh wayang jejer atau wayang dudah yang bisa menginspirasi.

“Tak lupa lelakon topo broto, meper howo nafsu yang selalu dijadikan kunci keuksesan satu tokoh yang akan njoged saatglundung kendang. Semua itu begitu menginspirasi hidup saya hari ini, seperti ungkapan yang sering muncul saat paglaran wayang becik ketitik olo ketoro,  kang jujur bakal luhur, sabar jembar wekasane selalu saya ingat dalam falsafah hidup saya,”tukasnya.

Untuk melestarikan budaya Jawa, pria yang kini duduk di Komisi D DPRD Jateng dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng daerah pemilihan IV (Wonogiri, Sragen dan Karanganyar) ini menyelipkan agenda nonton wayan kulit tiap kali kunjungan kerja atau silaturahmi dengan masyarakat di daerah pemilihannya.

“Selain sebagai sarana komunikasi antara wakil dengan rakyat yang saya wakili, namun juga niat untuk ikut nguri-uri kebudayaan jawi ingkang adiluhung.  Kalau bukan kita yang muda siapa Lagi yang bangga akan budaya kita,  bukan dengan slogan namun memulai walaupun hanya sepenggal kecil,”ungkapnya.

Tetap Peduli Guru, Dukung Gaji Honorer Setara UMK

Meski Hadi tak duduk di komisi E, namun kepedulian terhadap guru terus dilakukan. Hal itu tak lepas dari keluarga besarnya yang rata-rata adalah seorang pendidik, yakni ayahnya yang pensiunan kepala sekolah, ibunya pensiunan guru, serta kakaknya yang merupakan guru di Madrasah Aliyah di desanya.

Salah satu wujud perjuangannya adalah mendukung penuh rencana penggajian guru honorer minimal UMK di masing-masing kabupaten/kota. Menurut Hadi, upaya ini menunjukkan mulai ada keberpihakan terhadap sektor pendidikan yang selama ini terkesan kurang mendapat perhatian.

Hadi Santoso menyampaikan bahwa kebutuhan anggaran untuk menggaji guru honorer sebesar Rp 12,2 miliar per bulan atau Rp 147,2 miliar setahun tergolong kecil. Sebab selama ini, anggaran untuk sektor pendidikan di Jateng  kurang dari 20 persen total APBD, atau tak sampai Rp 1 triliun.

Dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang besar, Hadi menyebut bahwa hal itu tidak akan sampai menjebol APBD kalau hanya untuk bayar gaji guru honorer. Dibandingkan dengan anggaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) untuk PNS Pemprov Jateng yang mencapai Rp 1,4 triliun.“Selama ini anggaran untuk pendidikan tidak ada apa-apanya. Harusnya anggaran pendidikan di Jateng sekitar Rp 3 triliun,” ujarnya.

Hadi berjanji akan terus mendorong agar rencana penggajian sesuai UMK tersebut dapat benar-benar terealisasi. Sebab selama ini, gaji guru honorer hanya sekitar Rp 200.000-Rp 300.000, jauh dari standar UMK. “Kami akan terus mendorong agar ini bisa terlaksana. Kalau tidak bisa, gaji kepala Dinas Pendidikan saja yang dipotong,” ungkapnya.

Selain itu, peralihan kewenangan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi pada Januari 2017 tersebut, menurutnya membawa pengaruh positif bagi dunia pendidikan di Jateng.

Setidaknya, kata Hadi, pemprov didorong untuk lebih memperhatikan sektor pendidikan, terutama nasib guru honorer. “Selama ini sektor pendidikan dianaktirikan, karena fokus pembangunan di Jateng adalah infrastruktur. Kami tetap mendukung itu. Tapi ada juga urusan wajib lain yang jangan ditinggal seperti pendidikan,”pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *