Hadi Minta Pemprov Tingkatkan Sistem Kontrol dan Pengawasan Pertambangan

oleh

SEMARANG – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah, Hadi Santoso meminta pemerintah provinsi (Pemprov) Jateng untuk meningkatkan keseriusan dalam mengurusi sektor pertambangan. Hal tersebut seiring semakin banyaknya tambang liar di Jateng.

 “Pemprov harus serius urusi sektor penambangan, salah satunya dengan mempermudah sistem perizinan dan meningkatkan sistem pengawasan penambangan,” katanya dalam keterangan persnya kepada wartawan, Jumat (18/3/2016).

 Menurut Hadi, ada beberapa hal lain yang mestinya bisa dilakukan oleh Pemprov dalam pengelolaan pertambangan di Jateng, terutama mengatasi maraknya pertambangan liar. 

 “Segera lakukan sosialisasi, kalau perlu jemput bola untuk penambangan, kemudian undang semua pengusaha tambang lalu diberi penjelasan tentang sistem perizinannya, kasih batas waktu agar mereka serius mengurus izin tambang,” jelasnya.

 Lebih lanjut, Hadi juga meminta sistem kontrol dan pengawasan ditingkatkan agar pertambangan liar tak berizin bisa dikurangi atau bahkan dihilangkan. 

 “Setelah itu sistem control dan pengawasan dan penindakan juga harus optimal, sehingga minimnya  petugas lapangan pengawasan dan inspektur pengawasan tambang harus bisa diatasi,” ujar legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jateng ini. 

Saat ini, imbuh Hadi, yang menjadi salah satu faktor polemik tambang tak berizin adalah permasalahan inspektorat. 

“Untuk mengawalai seluruh Jateng, mana mungkin hanya 140 orang inspektorat, apalagi tahun ini ada 25 orang yg diambil Pusat. Tahun kemarin karena masih menggunakan aturan lama, pengawasan hanya dianggarkan kecil Rp 400 juta,”kata politikus dari daerah pemilihan Sragen, Wonogiri dan Karanganyar ini. 

Solusi lain yang bisa dilakukan, kata Hadi, adalah penambahan SDM dan penambahan anggaran. Selain itu, kata Hadi, balai harus secara rutin melakukan pembinaaan dan penindakan agar tidak menjamur tambang liar.  

“Terakhir, DPRD Provinsi jugaakan segera melakukan revisi terhadap perda 10 tahun 2011 tentang pertambangan di Jateng agar menyesuaikan UU no 23,” pungkasnya. 

Sebagaimana diketahui, salah satu tambang yang ilegal adalah wilayah balai pertambangan Surakarta. Di Balai tersebut total sekitar 700 tambang di Kabupaten Wonogiri, hanya satu yang memiliki izin resmi. Selain itu di Kabupaten Sragen, dari total sekitar 83 tambang, hanya empat yang memiliki izin, sementara hanya empat yang memiliki izin di Karanganyar. 

Total, sebanyak 1.372 lokasi penambangan galian C tersebar di sejumlah kabupaten/kota di Jateng. Dari jumlah itu, belum ada 90 aktivitas penambangan yang berizin. Adapun, dari 1.372 lokasi penambangan yang terdeteksi di Jateng, belum ada 90 lokasi yang mengantongi izin dari Pemprov.

Tentang Penulis: Mas Hadi

Gambar Gravatar
Catatan harian perjalanan, pekerjaan, inspirasi dan semuanya. Juga tentang cinta. Selamat menikmati

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *